BANGKALAN – Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan mengeklaim telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi (verval) untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Namun, hingga saat ini bantuan tersebut belum direalisasikan.
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Bangkalan Muhammad Aminullah menyatakan bahwa draf surat keputusan (SK) untuk penyaluran BLT telah disusun dan diajukan kepada bupati.
Pihaknya menargetkan bantuan tersebut dapat disalurkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.
”Penyerahan secara simbolis direncanakan saat upacara kemerdekaan pada Minggu (17/8),” ujarnya Kamis (7/8).
Penerima keluarga manfaat (KPM) BLT DBHCHT mengacu pada data tahun lalu dan setelah dilakukan verifikasi, tidak ada perubahan.
Penerima bantuan terdiri atas 112 petani tembakau dan 78 buruh pabrik rokok. ”Setiap KPM akan menerima bantuan Rp 500 ribu selama dua bulan sehingga total yang diterima Rp 1 juta sekaligus.
”Bantuan ini akan disalurkan melalui transfer ke rekening setiap KPM,” jelasnya.
Jumlah KPM BLT DBHCHT tahun ini meningkat sebanyak 83 dibandingkan tahun 2024. Tahun lalu hanya terdapat 26 buruh pabrik rokok dan 10 petani tembakau yang menerima bantuan.
”Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya jumlah petani tembakau di Bangkalan yang mulai berkembang dan dianggap sukses sehingga lebih banyak warga yang tertarik untuk bertani tembakau,” tambahnya.
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib meminta agar penyaluran BLT DBHCHT tidak mengalami keterlambatan dan harus tepat sasaran.
Dengan demikian, dampaknya dapat dirasakan langsung, terutama oleh petani tembakau yang sudah mulai melakukan penanaman tahun ini.
”Bantuan ini bisa menjadi tambahan modal dan sangat meringankan pengeluaran mereka, baik untuk membeli pupuk dan kebutuhan lainnya. Karena itu, jangan sampai penyalurannya ditunda lagi,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Ina Herdiyana