BANGKALAN,Radarbangkalan.id–Aliansi Guru Non-ASN Sertifikasi Negeri kembali menyuarakan aspirasi terkait nasib guru honorer di Kabupaten Bangkalan. Melalui acara tasyakkuran yang digelar dalam momentum HUT PGRI dan HGN 2025, mereka menegaskan pentingnya regulasi jelas dan prioritas pengangkatan bagi guru non-ASN yang telah bertahun-tahun mengabdi.
Ketua Aliansi Guru Honorer Non-ASN, Zamhari, membeberkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pencairan tunjangan sertifikasi yang sempat molor akibat aturan yang tidak sinkron. Berkat pengawalan ketat dan dorongan yang terus dilakukan kepada Pemkab Bangkalan, sertifikasi itu akhirnya cair setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati 2025 yang menjadi dasar hukum pencairan.
“Kenapa saya berjuang? Karena ini hak kami. Hak yang wajib diberikan pemerintah. Kami harus memperjuangkan hak teman–teman,” tegasnya.
Menurut Zamhari, perjuangan tersebut bukan upaya personal. Sedikitnya 300 guru ikut terdampak dalam proses advokasi tersebut. Bahkan, pengawalan telah ia lakukan sejak masa Pj. Bupati sebelumnya hingga terbitnya regulasi yang memberi kepastian pencairan.
Pria asal Blega itu juga menyampaikan bahwa perjuangan selanjutnya adalah mendorong pengalihan status guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia meminta DPRD, Dinas Pendidikan, dan BKD memberikan prioritas bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi.
“Kualifikasi kami lengkap, nilai sertifikasi 540 ke atas. Banyak yang sudah mengabdi sampai 19 tahun. Kami layak diprioritaskan. Kami bukan tidak mampu, hanya sering kalah nasib dan terbentur aturan,” ujarnya.
Ketua PGRI Bangkalan, H. Abdul Munib, memberikan apresiasi tinggi atas capaian para guru non-ASN tersebut. Ia menegaskan bahwa PGRI selalu siap berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan hak guru.
“Saya ucapkan selamat. Ini hasil dari perjuangan panjang ketua aliansi. PGRI akan terus mendukung dan membela guru,” katanya.
Hal senada disampaikan Kasi SD Disdik Bangkalan, Ainul Yakin. Ia menyebut sebagian besar perjuangan guru non-ASN kini mulai membuahkan hasil.
“Alhamdulillah hampir 80 persen guru yang terdata di Dapodik sudah memiliki sertifikasi dan tunjangannya telah dicairkan,” ungkapnya.
Terkait tuntutan pengangkatan guru paruh waktu menjadi penuh waktu, Disdik menegaskan masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat maupun daerah. “Jika aturannya sudah terbit, tentu akan kami prioritaskan,” tegasnya.
Disdik juga memastikan telah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. “Untuk anggaran 2026, kami sudah siapkan alokasi insentif bagi guru honorer negeri,” tambahnya.(gik)
Editor : Mohammad Sugianto