RadarBangkalan.id - Mahfud MD menyampaikan pandangannya di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, terkait penyaluran dana untuk program makan siang gratis oleh pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.
Mahfud yakin alokasi dana ini sebaiknya termasuk dalam APBN Perubahan 2025, mengingat RAPBN 2025 masih mencerminkan program pemerintahan Jokowi-Amin.
Dalam diskusi tersebut, Mahfud menyoroti kebijakan makan siang gratis sebagai bagian dari konteks program pasangan Prabowo-Gibran.
Argumennya fokus pada waktu yang sesuai antara pengeluaran APBN dan kepemimpinan yang menginisiasinya.
Ia menekankan perlunya refleksi arah kebijakan dari pemerintahan yang baru, yang diperkirakan akan terbentuk pada tahun 2025.
"Mestinya, alokasi untuk program makan siang gratis ini menjadi bagian dari APBN Perubahan 2025 yang akan disusun oleh pemerintahan baru.
Perubahan ini diharapkan akan disetujui pada bulan Juni tahun 2025," ungkap Mahfud, menekankan proses yang tepat dalam penentuan alokasi anggaran.
Meskipun menyuarakan pandangan kritisnya, Mahfud mencoba meredakan kontroversi dengan mengakui bahwa hal ini masih dalam ranah usulan.
"Tetapi, meskipun demikian, hal ini mungkin hanya sebatas wacana atau usulan belaka. Namun, dari segi prosedur, langkah-langkahnya haruslah ditetapkan oleh pemerintahan yang baru," terang Mahfud.
Sebelumnya, pemerintah telah memulai pembahasan program-program baru presiden terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya inklusi program ikonik, seperti makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Kabar Segar ETF, Harga Bitcoin Meroket 9,85% dalam 24 Jam
"Kita harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Ini tentu menjadi pertimbangan utama, dan Bappenas saat ini sedang aktif menggarapnya," papar Suharso, menyoroti tahap awal pembahasan yang masih dalam proses.
Suharso menegaskan bahwa RKP dan RAPBN yang lebih terperinci akan disusun setelah hasil resmi Pilpres 2024 dirilis oleh KPU.
"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU tentang presiden terpilih.
Tetapi, kerangka dasarnya telah disiapkan," pungkas Suharso, menekankan proses yang mengikuti standar prosedural dan hukum dalam perencanaan dan penetapan anggaran negara.***
Editor : Raditya Mubdi