RadarBangkalan.id - Meningkatnya ketegangan geopolitik global menjadi sorotan terbaru yang mengancam stabilitas perekonomian Indonesia. Para ekonom telah mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi krisis ekonomi, terutama jika konflik di Timur Tengah terus meluas dan berkepanjangan.
Menurut analisis dari Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, pemerintah harus mengambil langkah hati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat berdampak luas. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah program subsidi harga gas bumi untuk industri atau yang dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Josua Pardede mengungkapkan bahwa kebijakan HGBT, yang awalnya ditujukan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, kini berpotensi menjadi beban keuangan negara. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan seleksi ulang terhadap sektor-sektor industri yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Implementasi kebijakan HGBT juga dianggap dapat meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam situasi di mana penerimaan negara menurun akibat kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Di tengah risiko twin deficit yang dihadapi Indonesia, yaitu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal, peran keuangan negara menjadi semakin krusial. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan barang Indonesia mengalami penurunan, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan normalisasi harga-harga komoditas.
Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan HGBT harus dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pendapat lain menilai bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Josua Pardede menekankan pentingnya mendorong daya saing industri melalui peningkatan teknologi produksi, efisiensi biaya, dan penurunan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu lebih efektif dalam jangka panjang daripada kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan HGBT harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan demikian, tantangan besar kini menghadang pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ketegangan geopolitik global yang semakin meningkat. Kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi